Remunerasi PNS Kemendikbud 2013

Berita baik untuk PNS Kemendikbud dan beberapa kementrian dan lembaga lainnya, sepertinya remunerasi 2013 akan segera cair setelah disetujui DPR 21 Oktober 2013

Pegawai-Negeri-Sipil-2014

Sumber : Setagu.net, JPNN.com,menpan,.go.id

Proses selanjutnya setelah persetujuan DPR adalah penerbitan Perpres (Peraturan Presiden) sebagai dasar hukum pencairan anggaran tunjangan kinerja. Perpres tersebut akan digunakan Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan sebagai dasar mengeluarkan peraturan atau petunjuk teknis (juknis) tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja.
siap siap terima rejeki nih PNS yang dapat..

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengetok palu persetujuan alokasi anggaran tunjangan kinerja untuk reformasi birokrasi kepada 25 Kementerian/Lembaga (K/L). Total anggarannya sebesar Rp 2,45 triliun.

Pada pembahasan dengan Banggar DPR tanggal 21 Oktober 2013 diputuskan hanya 27 K/L yang akan menerima remunerasi tahun 2013. Satu lembaga yaitu Sekretariat Jenderal DPR juga mendapat anggaran remunerasi, namun dana kebutuhan tunjangan kinerja Setjen DPR baru akan digunakan pada tahun 2014.

Berikut daftar K/L yang mendapat remunerasi TMT per 1 Juli 2013:
Anggaran dalam (M)
1     Kemenlu     52,6
2     Kemendag     113
3     Kemenkes     347
4     Kemendikbud     989,8
5     Kemen Parekraf     37,1
6     Kemenhut     194
7     Kemendagri     101,7
8     Wantannas     *
9     LAPAN     9
10     Kemen K P     168,9
11     Kemen L H     *
12     Kemenhub     485,7
13     Kemenakertrans     85,6
14     BAPETEN     3
15     Kemen P U     403,9
16     Kemenkominfo     65,2
17     BMKG     77,7
18     Bakorkamla     5,41
19     BNP2TKI     16,8
20     Kemen PDT     12,4
21     Perpusnas     14
22     BIN     *
23     Setjen DPR     24,21
24     Basarnas     46,2
25     Kemensos     76,2
26     ESDM     98,2
27     BSN     3
28     Setjen Ombudsman     3

Tahun ini masih ada beberapa K/L yang mengalokasikan anggaran untuk honorarium, misalnya dalam pembentukan kepanitaan sebuah acara K/L. Tahun depan, yang seperti itu dihapus.

Penghapusan honorarium ini sudah dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang sistem penggajian PNS, serta PP No 46 Tahun 2011. Di situ disebutkan, 2013 menjadi masa transisi bagi K/L yang masih menganggarkan honorarium, sehingga pada 2014 sudah tidak diperbolehkan lagi.berita dari KemenPAN juga menyebut demikian

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR (membidangi sektor keuangan dan anggaran) Harry Azhar Azis mengatakan, pemberian remunerasi bagi PNS seharusnya tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, melainkan juga bisa menjadi pendorong kinerja aparat negara agar bekerja lebih baik.

Untuk kemendikbud, dana remunerasi cukup besar.
Berdasar surat Menteri Keuangan tanggal 30 Juli 2013, Kemendikbud dinyatakan berhak mendapat anggaran remunerasi. Anggaran yang diusulkan adalah Rp 989,8 miliar. Uang itu akan dibayarkan kepada 58.584 pegawai untuk masa pembayaran enam bulan (Juli-Desember) 2013.

Anggota komisi X Ferdiansyah menyatakan, anggaran remunerasi untuk Kemendikbud adalah uang gelondongan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Anggaran itu bukan pagu APBN Kemendikbud,”

Ferdiansyah menyorot kinerja Kemendikbud yang dinilai masih buruk. Banyak keluhan permohonan perizinan di Kemendikbud yang sangat rumit.
Dewan mengajukan empat syarat perbaikan di Kemendikbud. Yakni, mewujudkan peningkatan kinerja, pelayanan, dan tata kelola lebih baik; segera merespons hasil pemeriksaan atau audit terkini dari BPK; serta pelayanan strategis urusan pendidikan yang ditangani pejabat eselon III dan di bawahnya harus diperbaiki dan diawasi serius. Terakhir, menuntaskan penyaluran bantuan siswa miskin (BSM) yang baru berjalan 35 persen.

Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengakui kinerja aparatur di kementeriannya perlu ditingkatkan. Pembayaran remunerasi di Kemendikbud berlaku untuk pegawai di kantor pusat maupun satker di daerah, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) di perguruan tinggi negeri (PTN). Sementara itu, guru PNS bukan pegawai Kemendikbud.

Besaran pembayaran remunerasi di Kemendikbud terdiri atas 17 tingkat atau grade. Tingkat tertinggi untuk pejabat eselon I sebesar Rp 19,360 juta (sudah dipotong pajak) per bulan.

Jadi, saat uang remunerasi periode Juli-Desember 2013 cair, masing-masing pejabat eselon I Kemendikbud mendapat sekitar Rp 116 juta. Remunerasi untuk grade I dialokasikan untuk 10 penerima. Grade dengan jumlah penerima terbanyak berada di kelompok 5. Nominalnya Rp 1,904 juta per bulan untuk 12.916 pegawai

Banyak yang mencari topik ini

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: