gus-dur
Indonesia Berduka..
kehilangan salah satu putra terbaiknya..
bapak bangsa, bapak pluralisme.
Saya suka beliau.. Selalu punya sikap terhadap masalah yang ada.
Tidak peduli kontoversi ada di dekatnya.
DARI KOLOM BRSIHAR LUBIS DI JPNN ADA KUTIPAN TENTANG GUS DUR YANG CUKUP MENGENA:
“DI pintumu aku mengetuk, aku tak bisa lagi berpaling”. Sebait sajak Chairil Anwar ini selalu kita ingat ketika seorang sahabat, atau tokoh, berpulang ke Rahmatullah, seperti halnya tatkala Gus Dur pergi 30 Desember senja lalu. Jasad guru bangsa, mantan Presiden RI keempat, pejuang demokrasi, budayawan dan kolumnis itu, telah meninggalkan kita. Tapi amal ibadah dan jejak karyanya masih bertapak hingga sekarang, dan niscaya harus berkesinambungan. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama.
Nama Gus Dur tak bisa dilepas dari demokrasi yang diperjuangkannya di era Orde Baru, walaupun terbentur tembok besar rezim yang berkuasa. Sesungguhnya Gus Dur tak sendiri. Masih ada Arief Budiman si pendiri Golongan Putih. Termasuk Majalah Tempo yang kritis melihat pemerintahan Soeharto, serta Kelompok Petisi 50 yang dipimpin oleh Ali Sadikin. Serta sejumlah nama dan entitas yang terlalu panjang untuk dijejerkan, kendatipun jumlahnya tetap minoritas.
Selebihnya, agaknya adalah mayoritas yang bisu. Menolak dalam hati, tapi tak berani terang-terangan. Atau yang dengan sadar bersama Orde Baru memasung demokrasi.
Kebenaran dan demokrasi selalu dibentuk oleh kekuatan politik di setiap zaman. Tak heran jika ikutnya ABRI di gelanggang politik pun dianggap sebagai bagian dari demokrasi. Ironisnya, malah tanpa dipilih. Partai hanya boleh tiga, PPP, Golkar dan PDI, juga diformat zaman Orde Baru. Bahkan kedua hal yang bertentangan dengan demokrasi itu justru dirumuskan melalui UU yang disahkan oleh Ketetapan MPR RI.
Namun ketika zaman berubah, maka suara-suara demokrasi yang tadinya terkekang dan tertindih, bangkit bagai air bah. Tak satu pun yang bisa menghempang.
Api demokrasi yang menyala-nyala di balik garba dada Gus Dur pun meraih atmosfer yang luas tatkala dia mejadi Presiden RI pada 20 Oktober 1999. Lusanya, ia pun menjadikan istana negara bagai istana rakyat. Siapa saja boleh masuk, termasuk rakyat jelata yang bersandal jepit. Teman saya Kemala Atmodjo, mantan Pemred Majalah Berita Gamma, yang juga ikut Forum Demokrasi yang dipimpin oleh Gus Dur, bercerita bagaimana ia dan sastrawan Seno Gumira Adjidarma menikmati suasana istana seraya ngobrol santai tanpa protokoler birokrasi yang menyebalkan.
Gus Dur juga mencabut pemasungan kepercayaan adat, agama dan kepercayaan China pada 2000, yang dilarang di masa Soeharto sejak 1967 silam. Sejak itu, agama leluhur China dinyatakan sah sebagai agama berikut perayaannya seperti Imlek yang menjadi hari libur nasional, termasuk budaya macam barongsai dan sejenis yang kembali tampil di wajah Indonesia yang plural. Pembelaan Gus Dur terhadap kaum minoritas juga dirasakan oleh kaum Kristiani, termasuk Budha dan Hindu.
Sejak era reformasi 1998, suara-suara yang terkekang sesungguhnya telah terdengar membahana. Menyahuti suara zaman itu, tiada jalan lain, pemerintahan BJ Habibie mengeluarkan UU Pers yang anti pembredelan dan sensor. Kewajiban SIUPP dicabut. Banyak sekali narapidana politik yang dibebaskan. Kebebasan mendirikan partai politik dibuka lebar-lebar, sehingga Indonesia mengenal sistem multipartai, seperti mengikuti maklumat Wapres Hatta di masa lalu.
Sesungguhnya, proses demokratisasi yang diawali oleh BJ Habibie telah diteruskan oleh Gus Dur, bahkan hingga ke era Presiden Megawati dan Presiden Yudhoyono. Jangan dilupakan bahwa sistem pemilihan langsung dan otonomi daerah disahkan di era Megawati dan Ketua MPR Amien Rais.
Benang merah ini, saya kira yang tak boleh menjadi garis yang terputus-putus. Misalnya, kadang nyambung kadang tidak. Tapi harus sinambung, diperkuat rezim demi rezim yang kekuasaannya memang berasal dari suara-suara zaman, suara-suara rakyat, termasuk terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang diawali dengan Tap MPR di awal era reformasi.
Zaman sesungguhnya tidak pernah edan. Tetapi orang-orang dan kekuasaan-lah yang membentuknya menjadi edan, dan inilah yang harus dilawan baik oleh rakyat, partai politik, DPR, kaum intelektual, mahasiswa, LSM dan pemerintahan.
Momentum kepergian Gus Dur, saya kira harus dimaknai dengan pengertian seperti itu. Dengan demikian, spirit yang pernah ditiupkan Gus Dur tak pernah “mati angin”, tetapi selalu dikawal oleh suara-suara zaman. Jika kondisi itu terciptakan, sesungguhnya Gus Dur never die. Gus Dur “tak pernah mati”, tetapi selalu hidup sepanjang zaman.
USUL GUS DUR MENJADI PAHLAWAN NASIONAL
Usulan agar mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid ditetapkan sebagai pahlawan nasional terus menggelinding di DPR. Tak ketinggalan, usulan dari kalangan DPR agar mantan Presiden Soeharto juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional juga makin kuat.
Usulan agar dua dua mantan presiden itu ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional bahkan terlontar dalam sidang paripurna DPR yang digelar hari ini. Yang pertama kali mengajukan usulan adalah Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo. Orang kepercayaan Megawati itu meminta Pimpinan DPR segera membuat keputusan untuk mengusulkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mendiang mantan presiden RI ke-4 itu.
‘’Kami minta pimpinan DPR segera menjadwalkan prioritas rapat pimpinan DPR yang mengagendakan usulan kepada presiden SBY menyangkut pemberian gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur,’’ kata Tjahjo Kumolo dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie itu.
Tjahjo mendesak pimpinan DPR segera menjadwalkan rapat konsultasi tertutup antara pimpinan DPR dan presiden SBY. ‘’Ini penting, karena, hari ini presiden sudah mengeluarkan statement bahwa ia akan segera mengakomodir masalah itu,” kata Tjahjo Kumolo.
Desakan Tjahjo tersebut ternyata mendapat dukungan politisi selebritis dari Golkar, Nurul Arifin. “Tadi dikatakan oleh pimpinan dalam sambutannya, bahwa Gus Dur adalah Guru Bangsa. Saya pikir, itu tidak cukup. Menurut saya, Gus Dur itu tokoh pluralisme. Saya ingin ada ketegasan dari Pimpinan Dewan untuk menyatakan, Gus Dur tokoh pluralisme,” tegas Nurul Arifin.
Sementara anak buah Ical yang pernah jadi pengacara Tommy Soeharto, Nudirman Munir meneriakkan nama Soeharto menjadi pahlawan nasional. ‘’Berkaitan dengan Gus Dur, saya juga mengusulkan agar Pak Harto menjadi pahlawan nasional,” katanya.
Tokoh golkar dari Yogyakarta, Gandung Pardiman juga tak mau kalah. Dengan suara lantang, Gandung mengusulkan Pak Harto dianugerahi gelar pahlawan nasional. ‘’Pak harto jasanya besar bagi republik ini. Karenanya, kami mengusulkan agar beliau juga diagendakan untuk diberi gelar pahlawan nasional, seperti Gus Dur,’’ kata Gandung.
Munculnya usulan yang menggelegak tersebut tidak mengganggu konsentrasi Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin persidangan. Malah membuat wajahnya sumringah karena usulan tersebut sejalan dengan aspirasi bosnya yakni Presiden SBYyang ingin memberikan penghargaan kepada Gus Dur.
Di luar ruang sidang, usulan agar Gus Dur dan Pak Harto ditetapkan sebagai pahlawan nasional juga kian menggema. Di antaranya disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Wakil Ketua Pansus Kasus Century dari Fraksi PKS, Machfudz Siddiq serta anggota BPK Ali Masjkur Musa yang khusus menyampaikan pesan lewat SMS kepada wartawan yang meliput di DPR.
Kata Novanto, Fraksi Partai Golkar akan mengusulkan secara resmi agar Gus Dur dan Pak Harto diberi gelar pahlawan nasional dalam rapat paripurna DPR mendatang. Menurutnya, wajar keduanya dianugerahi gelar pahlawan nasional karena jasanya yang besar bagi bangsa dan negara.
‘’Tidak banyak anak bangsa yang bisa menjadi pemimpin negara, maka setiap mantan presiden layak diberi gelar pahlawan nasional,’’ tegas Setya Novanto.
Dia mengakui, sebagai manusia biasa, sudah pasti setiap pemimpin negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi kekurangan yang ada, tidak serta merta menghapus jasa besar mereka selama menjadi pemimpin negara.
‘’Pak Harto dan Gus Dur memiliki jasa besar, itu fakta. Kami berpandangan, keduanya layak menyandang gelar pahlawan. Ini akan kami sampaikan dalam rapat paripurna DPR mendatang,’’ kata Novanto yang baru pulang dari luar negeri.
Machfudz Siddiq mengatakan, Fraksi PKS tidak keberatan Gus Dur diberi gelar pahlawan nasional, karena pemikirannya positif untuk bangsa dan negara. ‘’Soal pemberian gelar pahlawan nasional, bai PKS tidak ada masalah terlepas dari pro kontra terhadap sosok Abdurrahman Wahid. Beliau pemimpin nasional, pemikirannya banyak yang positif,’’ kata bekas Ketua Fraksi PKS itu.
Menurut dia, sepak terjang Gus Dur di tataran nasional dan internasional dapat dijadikan modal mendapatkan gelar pahlawan. Apalagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengusulkan pemberian gelar tersebut.
“telah gugur pahlawanku…tunai sudah janji bakti
Gugur satu tumbuh s’ribu…tanah air jaya sakti
Gugur bungaku di taman bakti…diharibaan pertiwi
Harum semerbak menambahkan sari …”
Incoming search terms:
Share on Facebook
